Pernyataan Presiden Prabowo Subianto, “kalau tidak suka, silakan 2029 bertarung” adalah garis komando politik yang jelas.Negara ini tidak dibangun untuk melayani ego politik pihak yang tidak puas terhadap pilihan rakyat.
Ucapan itu disampaikan dalam forum resmi negara yaitu Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pada Senin, 2 Februari 2026.
Di hadapan seluruh kekuatan pemerintahan pusat dan daerah, Presiden menegaskan satu pesan yaitu demokrasi adalah arena kompetisi, bukan arena sabotase.
Rakornas digelar untuk memastikan seluruh kekuatan negara bergerak satu arah yaitu membangun ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan, mempercepat pembangunan.
Tetapi fakta di lapangan menunjukkan, masih ada kekuatan politik yang lebih sibuk merawat ketidakpuasan politik daripada membangun daerahnya sendiri.
Politik Daerah: Terlalu Banyak yang Ingin Menguasai, Terlalu Sedikit yang Mau Membangun
Di banyak daerah, Pilkada bukan akhir kompetisi. Pilkada justru sering menjadi awal konflik baru yang dipelihara terus-menerus.
Ada kepala daerah yang sah dipilih rakyat, tetapi sejak hari pertama sudah diganggu.Ada mobilisasi massa yang dibungkus jargon demokrasi, padahal isinya tekanan politik berbasis kepentingan kekuasaan.
Ini bukan perjuangan rakyat. Ini politik ketidakpuasan yang tidak siap menerima pilihan mayoritas masyarakat.
Pesan Presiden sederhana, tetapi keras: Kalau tidak puas dan merasa lebih mampu, buktikan di pemilu. Bukan dengan mengganggu pemerintahan yang sah.
Bukan dengan merawat dan menimbulkan konflik pasca Pilkada. Bukan dengan menjadikan daerah sebagai panggung tekanan politik berkepanjangan.
Indonesia Tidak Butuh Politik yang Anti Proses Demokrasi. Indonesia butuh pemimpin yang siap berkompetisi. Dan lebih penting lagi, siap menghormati hasil pilihan rakyat.
Politik yang terus memelihara ketidakpuasan adalah politik yang pada akhirnya mencari cara merusak sistem.
Pernyataan Presiden di Rakornas adalah sinyal jelas, era politik gaduh tanpa tanggung jawab harus berakhir.
Ini bukan soal siapa presiden.Ini bukan soal siapa kepala daerah. Ini soal apakah Indonesia mau menjadi negara kuat atau negara yang terus tersandera konflik politik elite yang tidak pernah puas.
Negara ini terlalu besar untuk dikorbankan oleh ambisi politik yang tidak peduli kepamtingan rakyat. Kalau tidak puas, siapkan diri untuk pertarungan berikutnya.